Header Ads

Anggota DPRD Kab Bekasi Lebih Sering Bolos, Ranperda Molor dan Rapat Paripurna Batal

Anggota DPRD Kab Bekasi Lebih Sering Bolos, Ranperda Molor dan Rapat Paripurna Batal

WajahBekasi.Com - Kursi kosong mendominasi Rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Selasa 24 Januari 2023. Puluhan anggota dewan yang diamanatkan untuk mewakili kepentingan rakyat justru tidak datang.

Alhasil, rapat yang beragenda pengesahan Raperda tentang pesantren itu digelar dengan jumlah peserta pas-pasan. Terdapat 26 anggota dewan yang hadir dan 24 anggota dewan lainnya mangkir. Secara aturan, jumlah tersebut sebenarnya telah memenuhi syarat untuk menggelar Rapat Paripurna yang beragenda pengambilan keputusan.

Namun, dengan amanat yang diberikan sebagai wakil rakyat, banyaknya anggota yang absen itu tentu menjadi hal yang disayangkan. Apalagi kondisi seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, pada Jumat 20 Januari 2023, Rapat Paripurna terpaksa dibatalkan. Pasalnya, mayoritas anggota dewan justru tidak datang. Padahal, hari itu merupakan jadwal resmi pengesahan raperda tentang pesantren.

Puluhan kiai dan alim ulama yang semula hadir untuk menyaksikan penandatanganan regulasi tentang pesantren itu akhirnya dibuat kecewa oleh para wakilnya yang tidak hadir. Hari itu, tercatat hanya 16 orang yang hadir.

Kini, jumlah yang hadir cenderung lebih banyak meski yang absen pun tidak sedikit. Tercatat ada tiga pimpinan dan 23 anggota yang hadir. Mereka duduk di antara kursi-kursi yang kosong yang ditinggalkan kolega lainnya.

Karena banyak yang tidak hadir, aktivitas anggota dewan yang datang cenderung lebih terpantau. Berbagai aktivitas mereka lakukan di dalam ruang sidang.

Beberapa di antara mereka memilih berdiskusi kecil di tengah jalannya rapat sembari sesekali bersenda gurau, saling melempar senyum. Keakraban tercipta di antara mereka meski sebenarnya pada momentum tersebut tengah dibacakan hasil pembahasan Raperda Pesantren oleh panitia khusus.

Jangan ditanya bagaimana yang memainkan gawai, boleh dibilang seluruhnya. Ada yang terlihat hanya mengecek notifikasi, ada juga yang keterusan membuka berbagai aplikasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh menyampaikan permintaan maaf, terlebih saat batalnya Rapat Paripurna pekan lalu.

“Memang dibatalkan, makanya kami memohon maaf terutama para kiai yang hadir,” ucap dia.

Sedangkan, terkait minimnya anggota dewan yang tidak hadir, kata Nuh, hal itu disebabkan oleh berbagai persoalan, salah satunya pemberitahuan Rapat Paripurna yang kerap mendadak. Hal itu menyebabkan banyak anggota yang kesulitan hadir.

“Ada sebabnya dari kami, kami mengumumkan pada teman-teman terlambat hingga membuat teman-teman terkejut sehingga kan tidak semua tinggal dekat, ada yang di Tarumajaya, Cabangbungin, perjalanan ke sini bisa dua jam. Mungkin ini yang menyebabkan tampak tidak solid. Pertama kali evaluasi diri, tolong kepada staf kalau memberikan informasi minimal sehari sebelum paripurna supaya minimal mereka siap-siap, khawatir mereka sedang ada di mana, sedang jauh,” ucap dia.

Nuh mengatakan, tingkat kehadiran para anggota dewan meningkat saat Covid-19. Ketika itu paripurna digelar secara fisik dan daring.

“Sebenarnya keinginan dewan untuk hadir tinggi, ketika Covid-19, (mereka) hadir di atas 70 persen karena dibolehkan daring dan mereka aktif, walaupun mereka di mobil, ada yang sedang di rumah saudaranya, dan sebagainya. Namun ke depan, dengan pemberitahuan lebih awal, saya berharap yang hadir lebih banyak,” ucap dia.

Kursi kosong tidak hanya ada di barisan anggota dewan, pada sayap kiri dan kanan gedung, mayoritas kursi tidak terisi. Bagian samping ini disiapkan untuk para pejabat Pemkab Bekasi dan para camat, namun banyak yang tidak datang. Hanya ada 10 pejabat yang menduduki kursi di sisi kiri dan tiga orang lainnya pada sisi kanan.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk menghadiri paripurna. Hanya saja, ketidaktepatan waktu pelaksanaan rapat membuat pejabat meninggalkan tempat seiring banyaknya hal yang harus dikerjakan.

“Sebenarnya sesuai dengan undangan sudah kami kerahkan, namun perubahan-perubahan jamnya itu cukup jauh, bisa sampai dua tiga jam, sementara kami ada agenda berikutnya, sehingga agak sulit memastikan kehadiran para kepala dinas ini karena berkaitan dengan perubahan tersebut,” ucap dia.

Tommi Andryandy - pikiran-rakyat.com