Header Ads

Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Atas Perlindungan Data Pribadi

Setiap Warga Negara Indonesia Berhak Atas Perlindungan Data Pribadi

WajahBekasi.Com -  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Dengan berlakunya UU PDP menandakan babak baru perlindungan data pribadi di Indonesia. UU PDP merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. 

Keamanan data pribadi ini sering sekali tidak diperhatikan, padahal kebocoran data pribadi sangat merugikan pemilik data pribadi seseorang. 

Dengan demikian, perlindungan data pribadi ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, jaminan untuk mendapatkan perlayanan dari korporasi, badan publik, organisasi internasional, serta pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. 

Data pribadi menurut UU PDP adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. 

Sulit sekali mengatur dan merahasiakan data pribadi di era digital seperti sekarang. Karena data menjadi file dan terletak di sebuah tempat yang bisa jadi banyak sekali. Sementara keamanan data tersebut sama sekali bukan kuasa kita. Kebijaksanaan penempatan data pribadi ada pada diri sendiri, meski banyak upaya dilakukan untuk memastikan keamanan data pribadi.

Data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) terdiri atas dua jenis, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data Pribadi yang bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, ataupun data pribadi yang di kombinasikan sehingga dapat mengidentifikasi seseorang. 

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik terdiri dari data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia pada Januari 2022, kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia (BI). Terdapat 16 komputer di Kantor Cabang BI di Bengkulu yang mengalami kebocoran dan telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. 

Namun data yang bocor tidak hanya dari Kantor Cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 kota lainnya dengan jumlah dokumen lebih dari 52 ribu dan berasal dari 200 komputer dengan ukuran sebesar 74,82 GB. Selain BI, pada Januari 2022 sejumlah data pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia juga dikabarkan mengalami kebocoran. 

Data tersebut berisikan nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindai X-ray dengan ukuran dokumen sebesar 720 GB. Pada Agustus 2022, data 21.000 perusahaan di Indonesia sebesar 347 GB juga sempat dikabarkan mengalami kebocoran. 

Data yang bocor meliputi laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP direksi dan komisaris, serta NPWP perusahaan.

UU PDP juga merupakan bentuk perwujudan dari Pasal 28G ayat (1) UUD yang berbunyi:
Setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dengan demikian, UU PDP memberikan harapan baru bagi keamanan data pribadi di Indonesia. Selain memiliki posisi yang lebih kuat jika UU PDP dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang memiliki tingkat di bawah undang-undang dan mengatur secara sektoral, UU PDP juga memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi yang lebih luas.

Nama penulis : Maskufah
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Instansi : Universitas Islam 45 Bekasi