Header Ads

Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Kekinian

Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian

Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian

(Silvi Apriyanti – Perbankan Syariah)

Pasar adalah sebuah transaksi tukar menukar antara kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen, pasar menjadi salah satu pekerjaan sunatullah dalam islam, membantu perekonomian negara serta menjalin silaturrahim sesama manusia, namun dalam pasar tak terlepas dari adanya permasalahan. Akibat dari permasalahan tersebut akan menimbulkan kerugian di sebagian pihak. Namun dimana ada permasalahan disitu ada penyelesaiannya.

Masalahnya, saat ini kondisi aktual pasar global sudah bebas di mana perdagangan antar negara menjadi sesuatu yang niscaya sehingga diperlukan kearifan tersendiri dalam menyikapinya. Termasuk Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia ini secara resmi masuk dalam pelaksanaan kesepakatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010. 

Banyak kalangan dalam negeri khawatir dengan diberlakukannya ACFTA ini karena melihat kondisi perekonomian Indonesia, baik dalam tataran makro  maupun mikro yang tidak sebanding dengan dominasi ekonomi Cina.

Bukan hanya itu, pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (injustice) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah dan begitu pun sebaliknya. 

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah SWT bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini, di antaranya;

Bagimana jika sistem islam diterapkan namun terjadi penyimpangan dari kondisi normal?
Kelemahan sistem barter.
Penyimpangan terstruktur (monopoli, duopoly, oligopoly, dan kompetisi monopolistic)

Misalnya dalam monopoli, produsen monopolis bisa saja mematok harga yang tinggi untuk memperoleh keuntungan di atas normal, demikian pula untuk pasar yang lain.
Penyimpangan tidak terstruktur
Contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik (ikhtikar), penciptaan permintaan semu untuk menaikan harga (najasyi), penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman (tadlis), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal (bai al-hadir lil badi), dan lain-lain.
Ketidak sempurnaan informasi dan penyesuaian. Misal menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaaatkan kebodohan konsumen, dan lain-lain. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak dapat dicapai, begitu pun sebaliknya.

Lantas solusi apa yang diberikan oleh ekonomi islam? 

1. Evolusi pasar menurut pemikiran Alghazali (mekanisme pasar).

Dari kitabnya dijelaskan terakait kelemahan barter, pandangan tentang uang dan bisa membantu mengatasi kekurangan dari sistem tersebut. Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double coincidence, dan karena itu diperlukan suatu pasar. 

Selain itu Al-Ghazali juga telah memahami suatu konsep, yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan. Hal ini tampak jelas dari perkataaannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.

2. Larangan ikhtikar.

Rasulullah telah melarang praktek ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikan harga di kemudian hari. Agar harga dapat kembali ke posisi semula maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbuanan tersebut.

3. Membuka akses informasi

Beberapa larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil.

4. Regulasi harga

Regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakuakan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menentapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.

5. Pemerintah dapat mekakukan intervensi,

baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sejatinya tidak mampu di lakukan oleh masyarakat. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non almiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar. Dengan segala kebijakannya untuk mengatur, negara sangat berwenang untuk mengatur dengan orientasi demi kemaslahatan umat.