Header Ads

Tunggak Tagihan Listrik, PLN Ancam Pemutusan Aliran Pemkab Bekasi

Tunggak Tagihan Listrik, PLN Ancam Pemutusan Aliran Pemkab Bekasi


WajahBekasi.Com - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bekasi menerbitkan surat pemberitahuan pemutusan listrik terhadap tiga organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Diketahui, ketiga instansi ini menunggak tagihan listrik hingga Rp830 juta.

Surat tertanggal 21 Januari 2022 ini ditujukan pada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa, merujuk pada kerja sama kedua belah pihak, Pemkab Bekasi selaku pihak kesatu wajib melunasi rekening listrik setiap bulan berdasarkan surat tagihan PLN paling lambat tanggal 20 setiap bulan melalui Payment Point Online Bank (PPOB).

Kemudian pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa PLN selaku pihak kedua dapat memutus aliran listrik apabila pihak kesatu tidak membayar tagihan rekening listrik sampai batas akhir masa pembayaran dengan terlebih dahulu disampaikannya Surat Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran oleh pihak kedua.

“Benar, surat itu diterbitkan oleh PLN,” kata Supervisor PP PLN UP3 Bekasi, Amirul saat dikonfirmasi tim Pikiran-Rakyat.com, Rabu 26 Januari 2022.

Keterlambatan pembayaran itu terjadi di tiga OPD. Pertama tagihan PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi sebesar Rp437.177.563. Kedua, tagihan PJU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp391.922.150. Ketiga, tagihan Gedung Kabupaten sebesar Rp10.854.671.

Amirul menjelaskan, sesuai perjanjian kontrak dengan pelanggan, PLN sebenarnya dapat memutus listrik secara langsung jika hingga tanggal 20 tagihan belum dibayar.

Pemutusan itu berlaku bagi seluruh pelanggan, baik rumah tangga, dunia usaha maupun pemerintahan.

“Dengan atau dengan pemberitahuan, pemutusan itu bisa dilakukan,” ucap dia.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Sukri membenarkan dinasnya belum membayar tagihan listrik. Keterlambatan itu disebabkan karena anggarannya belum dapat dicairkan.

“Iya sepemda memang belum dibayar, soalnya belum ada anggarannya. Yang itu tunggakan bulan Januari doang, karena kan sampai Desember kemarin udah dibayar. Tapi kalau ada uangnya dari Pemda ya buru-buru dibayar. Dari PLN-nya proaktif ya kami juga sama,” ucap dia.

Sukri mengatakan, pihaknya masih menunggu Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) sebelum membayar. Karena harus melalui proses birokrasi dan keuangan, maka diharapkan PLN dapat memakluminya.

“Iya itu PJU se-Kabupaten Bekasi. PLN juga sudah maklum. Kan tunggu DPA nya, sekarang masih proses, bukan dishub aja dinas lain juga sama, itu cuman Januari aja. Tapi informasinya secepatnya kami bayar. Kalau anggarannya ada tiap bulan kami bayar tepat waktu,” ucap dia.

Sukri memastikan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PLN terkait keterlambatan ini. Dari hasil komunikasi, kedua belah pihak memaklumi karena meskipun terlambat, pembayaran listrik dikhususkan untuk melayani masyarakat.

“Nggak pernah PLN gak pernah putus, karena PLN kan tahu PJU itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk pribadi. Selama ini belum pernah diputus. Pembayaran akan dilakukan segera,” ucap dia.

Editor: Rahmi Nurfajriani - www.pikiran-rakyat.com