Header Ads

Pemkab Alokasikan Rp26 Miliar untuk Trotoar Saat Pandemi Covid, Dipakai PKL dan Parkir

Pemkab Alokasikan Rp26 Miliar untuk Trotoar Saat Pandemi Covid, Dipakai PKL dan Parkir
 ilustrasi 

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali mengalokasikan anggaran Rp 26 miliar untuk membangun trotoar di Jalan Inspeksi Kalimalang. Padahal, sejak dibangun 2018, trotoar itu lebih banyak digunakan para pedagang dan parkir kendaraan dibandingkan para pejalan kaki.

Pada 2018, sedikitnya Rp10 miliar dianggarkan Pemkab Bekasi untuk membangun trotoar. Setahun berselang, Rp12,8 miliar kembali dikucurkan untuk pembangunan trotoar di Kalimalang.

Hasilnya, trotoar itu kini hanya dihuni para pedagang untuk berjualan. Sisanya, trotoar hancur karena lebih sering digunakan untuk parkir kendaraan ketimbang pejalan kaki.

Padahal Jalan Inspeksi Kalimalang di Kabupaten Bekasi masih merupakan jalur alternatif bukan jalan protokol. Tidak ada pusat keramaian atau bahkan perbelanjaan di lokasi itu. Pembangunan trotoar di sana jarang digunakan pejalan kaki.

Belum lagi kondisi jalan Kalimalang yang gersang ditambah dengan banyaknya pabrik di sekitarnya, termasuk batching plan membuat trotoar semakin mubazir. 

Jangankan untuk berjalan kaki, bagi pengendara sepeda motor saja perlu masker dan helm dengan kaca tertutup karena banyaknya debu beterbangan.

Trotoar yang dilapisi keramik kasar itu lebih banyak digunakan untuk para pedagang berjualan. Bahkan terdapat beberapa warung nasi mendirikan bangku dan meja makan di atas trotoar, lengkap dengan atapnya. ”Ya kalau trotoar saya enggak paham. Saya pakai aja (untuk pelanggan makan),” kata Reza Raditya (40), warga setempat.

Selain warung makan, terdapat pula beberapa bengkel yang memperbaiki mobil pelanggannya di atas trotoar. Berdasarkan pantauan di lapangan, trotoar yang tidak digunakan untuk pejalan kaki itu, di beberapa titik mulai hancur.

Tahun ini, trotoar mubazir itu kembali dibangun. Apalagi, kondisi masyarakat Bekasi sedang terdampak COVID-19. Tahun ini, pembangunan trotoar dianggarkan pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.

Anggaran itu terdiri dari penataan Jalan Kalimalang (Tegaldanas-Tegalgede) sebesar Rp15,8 miliar, pembangunan saluran dan trotoar batas kota-Cibitung sebesar Rp5 miliar. Pembangunan lanjutan drainase dan trotoar ruas Tegalgede-Tegaldanas Rp3,9 miliar dan penataan Jalan Kalimalang Cibitung-Tegalgede sebesar Rp2 miliar.

Pada tahun kedua pandemi melanda, sejumlah anggaran infrastruktur kembali dialihkan untuk penanganan covid-19. Hanya saja, pembangunan trotoar senilai Rp 26 miliar itu justru lolos dari refocusing anggaran.

Berbeda dengan anggaran pembangunan rumah tidak layak huni milik warga yang malah dibatalkan oleh Pemkab Bekasi. Padahal, rencananya ada 2.500 rumah yang akan dibangun.

Seturut dengan itu, pembangunan sejumlah ruang kelas yang rusak di sekolah pun dibatalkan karena anggarannya digunakan untuk penanganan covid-19.