Header Ads

HUTANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

HUTANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Sonia Solihati Mahasiswi (STEI) SEBI - Depok 

HUTANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM


Secara umum hutang publik dalam islam 

Di dalam Al-qur'an dan hadist Allah dan Rasul nya memerintahkan agar  saling membantu sesama dalam pinjam meminjam serta mengembalikan kredit tepat pada waktu yang telah di tentukantentukan, tentunya dengan mengembalikan yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang di syarat kan (riba). 

Pelarangan atas riba dalam surat Al-baqoroh ayat 275 memiliki arti bahwa uang yang di pinjamkan harus tanpa adanya harapan akan melebihi jumlah pokok nya. Dalam setiap hal ini setiap peminjam yang menuntut atau menetapkan keuntungan merupakan hal yang sah. Dalam pelunasan utang pun harus tepat waktu jatuh tempo yang sudah di berikan. 

Menurut imam Malik, hal ini seperti hal nya ketika seseorang memberikan suatu waktu lebih ketika suatu piutang telah jatuh dan menambahkan jumlah utang (debt reschedulling) kepada debitur yang menggunakan akad ini tergolong dalam riba 

Secara terminologi hutang ialah sejumlah uang yang diberikan/dipinjamkan kepada orang membutuhkan untuk keperluan kebutuhan dia dengan kesepakatan untuk mengembalikan uang tersebut kepada peminjam dengan ketentuan dan kesepakatan tanpa adanya penambahan keuntungan. 

Adapun hutang piutang (Al Qardl) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama. Pengertian sesuatu yang telah di jelaskan dalam surat Al Maaidah ayat 2: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´arsyi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Konsep hutang sesuai dengan syariat Islam menurut Muhammad Akram Khan adalah salah satu konsep ekonomi Islam dalam bentuk yang lebih tepat ialah Al-qardhul Hassan. hutang piutang dalam bentuk ini dengan dukungan gadai (rahn) dapat digunakan untk keperluan sosial maupun komersial. Dimana dalam hal ini peminjam mempunyai dua pilihan yaitu, memilih qardhul hassan (menerima pemberi pinjaman) atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah (Sarwat, 2019: 284).

Saat ini hampir seluruh negara menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Terlebih bagi negara-negara berkembang, hutang menjadi instrumen pembiayaan yang cukup penting. Di dalam Islam, konsep hutang dijabarkan dalam bentuk pinjaman, namun dengan batasan tidak adanya unsur tambahan yang akan membawa kepada praktik ribawi. 

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hutang dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktekkan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Kajian ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait praktik hutang yang terbebas dari praktik ribawi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjabarkan teori-teori terkait hutang serta tinjauan Islam terhadap hutang. 

Kajian ini menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi hutang, baik dalam hal praktik individu, maupun praktik dalam bernegara. Namun demikian, praktik hutang tersebut harus tetap mengacu kepada mekanisme akad yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Sehingga hutang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam pembangunan negara untuk menargetkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diharapkan kebijakan hutang yang diterapkan oleh negara berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pendapat kedua mengatakan bahwa hutang diperbolehkan jika kondisi yang sudah mendesak dan digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Al Ghazali, pinjaman publik harus dikaitkan dengan kepentingan sektor publik dan dibolehkan dengan syarat negara mengantisipasi pendapatan di masa yang akan datang untuk membayar hutang tersebut. Selain itu, menurut Beik (2015) hutang negara harus memiliki prinsip diperbolehkannya berutang jika memang tidak ada sumber lain yang mencukupi kebutuhan, pinjaman harus sesuai dengan kemampuan negara untuk membayarnya (di masa mendatang), dan hutang publik tidak boleh terdapat unsur riba di dalamnya. 

Jika pinjaman negara digunakan untuk konsumtif dan tidak mengantisipasi kemampuan negara dalam membayarnya, maka ini jelas tidak di perbolehkan.Dalam ilmu ekonomi pun, praktik external financing dari luar negeri memiliki perbedaan pendapat. Sebagian besar ahli ekonomi konvensional meyakini bahwa saat pemerintah menjalankan kebijakan budget deficit, konsumen yang memiliki pendapatan lebih tinggi akibat berkurangnya penerimaan pajak akan merespon dengan meningkatkan konsumsinya di masa depan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan negara.

Namun, sebagian ekonom yang memiliki pandangan Ricardian Equivalence juga berpendapat bahwa hutang luar negeri dengan asumsi konsumen yang forward-looking akan berpikir rasional terkait konsumsi di masa depannya sehingga membuatnya menahan konsumsi saat ini untuk menggantikan beban penerimaan pemasukan negara di periode selanjutnya, hal ini didasari pemahaman bahwa hutang pemerintah sama dengan pajak di masa depan. 

Selain itu, beberapa ekonom berpendapat secara umum hutang luar negeri dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya debt overhang (Krugman, 1988 dan Sachs, 1988) dan crowding out effect (Patenio dan Agustina, 2007) yang membuat hutang dalam kondisi tertentu  justru memiliki korelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
  
Semoga Bermanfaat bagi para pembaca 
Sonia Solihati Mahasiswi semester 4 Prodi Perbankan Syari'ahSyari'ah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI - Depok