Header Ads

UMK Kota Bekasi Tahun 2021 Disepakati Naik 4,21 Persen

UMK Kota Bekasi Tahun 2021 Disepakati Akan Naik 4,21 Persen

WAJAHBEKASI.COM - Pemerintah Kota Bekasi dengan serikat buruh sepakat menaikkan upah minimum kota ( UMK) Bekasi tahun 2021 sebesar 4,21 persen. Jika kesepakatan itu kemudian disetujui dan disahkan di tingkat Pemprov Jawa Barat maka UMK Kota Bekasi tahun 2021 akan menjadi sebesar Rp 4.782.934 per bulan.  Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp193 ribu dari upah minimum tahun ini.

"Serikat buruh dan kami sudah sepakat dengan angka itu (4,21 persen)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Rabu (18/11/2020). Angka 4,21 persen, lanjut Ika, diperoleh melalui perundingan yang alot antara Pemkot Bekasi dan serikat buruh. 

Kesepakatan diambil melalui voting anggota dewan pengupahan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani pada Selasa malam pukul 22.00 WIB. Di forum itu terdiri dari perwakilan pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja.

Awalnya buruh meminta kenaikan UMK sebesar 13,27 persen karena mengacu pada perhitungan inflasi dan PDB Kota Bekasi tahun 2020.

Namun, dalam proses diskusi, angka yang diajukan serikat turun menjadi 5,03 persen. 

"Kalau dia (serikat buruh) berat kalau tetap mengikuti kenaikan 3,27 persen, makanya dia minta dinaikkan. Jadi kami ambil jalan tengah 4,21 persenlah," terang Ika. 

Kenaikan ini bertolak belakang dari surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan, dimana dalam surat itu upah tahun depan tidak ada kenaikan.

"Kami acuannya PP 78 tahun 2015, melihat inflasi dan PDB," kata Ika.

Setelah angka itu disetujui, Disnaker akan menyerahkan hasil persetujuan itu ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk seterusnya diserahkan ke tingkat provinsi. Pengesahan UMK pada akhirnya akan dilakukan di tingkat Pemprov Jawa Barat.

Sekretaris DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bekasi, Fajar Winarno tidak mempermasalahkan nilai kenaikan lebih rendah dari usulan serikat pekerja yaitu 5,02 persen.

"Alhamdulillah, mudah-mudahan segera diterbitkan SK oleh Gubernur Jawa Barat," ucap Fajar.

Dia memaklumi kondisi sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pandemi Covid 19 berdampak pada seluruh sektor, termasuk perusahaan. Karena itu, usulan kenaikan juga dianggap realistis melihat kondisi sekarang. [Kompas - Merdeka]