Header Ads

Persoalkan SK DIRUT PDAM, Pendemo: Bupati 'Jangan Mandi di Air Keruh'

Persoalkan SK DIRUT PDAM, Pendemo: Bupati 'Jangan Mandi di Air Keruh'

Cikarang - wajahbekasi.com. Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda dan Rakyat Bekasi (KONSPIRASI) kedua kalinya melakukan Aksi unjuk rasa, dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Soal SK DIRUT PDAM, Bupati 'Jangan Mandi di Air Keruh' di gerbang komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Bekasi. Rabu (4/11/2020)

Koordinator KONSPIRASI menyampaikan, kekecewaannya atas tidak ada itikad baik dari kepala bagian kerjasama dan kepala bagian ekonomi untuk menemui pendemo agar menjelaskan adanya dugaan bentuk kapitalisasi air oleh perusahaan swasta. 

"Kami ingin ada keterbukaan dari Kabag kerjasama dan Kabag ekonomi, ada berapa perusahaan swasta yang berinvestasi di PDAM? Berapa Water Treatment Plant (WTP) swasta yang kini masih lenggang kangkung menjual air langsung ke Pelanggan? Lalu keuntungan untuk Pemkab apa? Sebab ini investasi atas Air yang mengalir di tanah Bekasi dan warga pelanggan bayar atas air tersebut," ucap Ifki Arendas (24) selaku koordinator aksi saat diwawancarai awak media. 

Peserta aksi yang lain, Marsin (22) menduga Bagian kerjasama dan Bagian Ekonomi membiarkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh WTP Swasta. Menurutnya kelalaian atas tugas pengawasan oleh Pemkab Bekasi akan terus disoroti oleh masyarakat dan mahasiswa.

"Ini amanah undang undang dasar, air tanah dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara. Ini malah swasta dibiarkan begitu saja menjual air kita ke pelanggan. Apa pengawasnya sudah main mata?," kata pemuda asal Karang Bahagia ini.

Adapun tuntutan massa aksi sebagai berikut;

  1. Batalkan SK Bupati Nomor: 200/Kep.332-Admerk/2020 tentang penugasan kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi masa jabatan periode 2020-2024;
  2. Meminta Kabag Ekonomi dan Kabag Kerjasama Untuk memberikan keterangan informasi publik terkait Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM )  dan WTP Swasta.

Pada aksi sebelumnya, Senin (02/11/2020), Ifki juga menyampaikan tuntutannya terkait pengangkatan kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi.

”Penjualan air langsung oleh WTP Swasta adalah bentuk Kapitalisasi Air atau Swastanisasi Sumber daya Air. Dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Sumber Daya Air. Ini pun bukti kegagalan Direktur Utama menjalankan amanah Bupati selama dua periode, seharusnya Bupati tidak mengangkatnya kembali dan kami mendesak agar SK tersebut dibatalkan,” kata Ifki.

Selain itu, masa aksi menyayangkan ketika aksi tersebut Pemkab Bekasi mendelegasikan pegawai yang tidak kompeten dalam menjawab tuntutan – tuntutan mereka. Padahal hal ini sebagai bentuk check and balance masyarakat dalam mengawasi kinerja BUMD. [PMII]