Header Ads

PERAN KOMITE AUDIT DAN TATA KELOLA DALAM AUDIT INTERNAL DI BANK SYARIAH

  PERAN KOMITE AUDIT DAN TATA KELOLA DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SYARIAH DI BANK SYARIAH 

 Oleh, Andi Muhammad Alqadri 

 (Mahasiswa STEI SEBI, Depok, Jawa Barat) 

PERAN KOMITE AUDIT DAN TATA KELOLA DALAM AUDIT INTERNAL DI BANK SYARIAH

Runtuhnya perusahaan besar seperti WorldCom dan Enron mengakibatkan penekanan pada audit internal. Oleh karena itu, menciptakan peningkatan permintaan auditor Syariah internal untuk peran pengawasan mereka sangatlah penting. Akibatnya, hal ini mengakibatkan kebutuhan investasi dalam audit internal oleh bank Syariah dan peningkatan kebebasan auditor ini dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi (Rahman, 2011). Auditor internal menjadi penting dalam bisnis sebagai hasil dari skandal keuangan baru-baru ini dan penutupan bisnis (Schneider, 2009). 

Munculnya Komite Audit dan Tata Kelola mulai hangat karena sering diwacanakan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, stakeholder, pemerintah dan manajemen perusahaan itu sendiri akan perlunya suatu sistem pengendalian yang baik untuk meningkatkan kinerja.

Peranan Audit Internal tidak terbatas pada mekanisme fungsi pengawasan aspek keuangan saja. Dengan semakin kompleksnya tata kelola organisasi yang modern, menuntut peran yang luas bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan fungsi pengawasannya dengan menekankan pada aspek evaluasi efektivitas sistem organisasi, pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), mitigasi risiko, dan kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku. 


Peran tersebut bertujuan menjaga kualitas operasional serta kredibilitas Perusahaan di mata publik dan seluruh stakeholder, baik dari segi penerapan manajemen keuangan, administrasi, dan dari sisi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.


Dalam memastikan efektivitas auditor, perlu adanya komunikasi langsung dengan Direksi. Komunikasi ini menjadi sarana bagi auditor dan Direksi untuk selalu menginformasikan kepada setiap pihak tentang masalah-masalah. Meskipun demikian, dalam memastikan efektivitas auditor, pengangkatan dan pemberhentian auditor harus mendapat persetujuan dari Direksi. 

Dengan demikian, pertanyaan berikutnya dalam menetapkan efektivitas auditor adalah identitas individu yang bertanggung jawab dalam menunjuk atau memberhentikan auditor. Auditor internal Syariah telah mengajukan pertanyaan tentang hal ini dan fokusnya adalah pada siapa yang diberi tanggung jawab untuk membuat keputusan. 

Pada berbagai macam penelitian dimana pada masing-masing studi yang diteliti ditemukan bahwa tanggung jawab untuk menunjuk dan mengeluarkan auditor internal Syariah berada pada Komite Audit dan Tata Kelola. Salah satu penelitian mengungkapkan bahwa dimana seorang responden menyebutkan bahwa (Azam Abdelhakeem Khalid : Departemen Akuntansi dan Keuangan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Malaysia) :

“Auditor internal Syariah ditunjuk oleh Komite Audit dan Tata Kelola, dan Direksi mengkonfirmasi keputusan untuk menunjuknya. Kemudian salinan keputusan ini dikirim ke departemen sumber daya manusia, dan direktur sumber daya manusia memberi tahu Kepala audit internal Syariah tentang pengangkatannya. Salinan penunjukan ini kemudian didistribusikan ke berbagai departemen dan cabang di dalam bank syariah.“

Dalam menganalisis berbagai macam penelitian artikel ini menguji fungsi komite audit dan tata kelola dalam memastikan audit Syariah internal yang efektif. Kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa studi dalam hal peran komite audit dan tata kelola masih terbatas, dan audit internal Syariah yang efektif di antara bank-bank syariah. 

Artikel ini merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah studi di bidang studi tersebut. Artikel ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang auditor internal Syariah yang efektif di bank-bank syariah,