Header Ads

KAIDAH FIQIH SEBAGAI LANDASAN AUDIT SYARIAH

 KAIDAH FIQIH SEBAGAI LANDASAN PELAKSANAAN AUDIT SYARIAH 

Oleh : Dzakia Mutawadi’a
Mahasiswi Akuntansi Syariah STEI SEBI

KAIDAH FIQIH SEBAGAI LANDASAN AUDIT SYARIAH

Sebagai entitas syariah, bank syariah juga mengemban misi utama yang harus direalisasikan. Misi utama ini terkandung dalam Maqashid Syariah, yang mana terdapat 5 aspek yang harus dicapai, yaitu melingkupi agama, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Dengan pemenuhan 5 aspek ini akan terwujud keseimbangan tujuan dunia dan akhirat (Abd Rahman et al., 2020). Oleh karena itu kepatuhan syariah merupakan isu krusial yang ada pada Bank Syariah. Karena juga mengemban tujuan untuk mewujudkan maqashid syariah melalui sistem perbankan, sehingga label syariah bukan hanya terletak pada produknya saja, namun mencakup operasional dan sumber daya manusianya. Maka jika terjadi adanya pelanggaran prinsip syariah akan mengurangi kepercayaan masyarakat dan juga stakeholder lainnya (Mardian, 2015). 

Selain risiko hilangnya kepercayaan, pelanggaran prinsip syariah juga akan menghilangkan keberkahan. Oleh karena itu menurut Violita & Handarbeni, (2017) muncullah kebutuhan atas lembaga yang dapat mengawasi bank syariah dari segi implementasi syatiah, sehingga bank syariah dapat berfungsi secara optimal untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan tetap menjalankan syariah sebagai identitasnya.

Lembaga pengawasan ini, secara praktik sudah dicontohkan mulai zaman Rasulullah SAW sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar. 

Selain itu banyak peneliti yang juga menyamakan dengan konsep al hisbah, yakni sebuah lembaga negara yang memiliki peran untuk mengawasi seluruh aktivitas mulai dari ekonomi, administrasi, kesehatan sampai keagaman agar sesuai dengan prinsip syariah (Baehaqi & Suyanto, 2019). 

Di era modern saat ini muncul konsep audit syariah, yang mana dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti obyektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tingkat keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Baehaqi & Suyanto, 2019). Kebutuhan akan audit syariah ini juga seiring dengan tuntutan mengenai kepatuhan dan akuntabilitas oleh para stakeholder. 

Dalam pelaksanaannya audit syariah di Indonesia ini diperankan oleh 2 key player yaitu audit eksternal dan DPS. DPS memiliki peran untuk merumuskan kebijakan yang harus dilakukan oleh manajemen, persetujuan atas produk sampai melakukan sharia review untuk memastikan kegiatan harian yang dilakukan bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Pada pelaksanaanya DPS dapat dibantu oleh audit internal sebagai pelaksana harian. Lalu auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa bank syariah telah sesuai dengan standar yang berlaku serta melakukan sharia compliance test (Mardiyah & Mardiyan, 2015). Tujuan utama dalam audit syariah adalah memberikan opini atas laporan keuangan yang diberikan manajemen telah sesuai dengan standar keuangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Oleh karenanya auditor juga harus memiliki kemampuan yang memadai atas syariah. Abd Rahman et al., (2020) menyatakan bahwa auditor juga perlu mengetahui mengenai kaidah-kaidah fiqih yang dijadikan landasan dalam hukum syariah, karena dapat membantu dalam proses pelaksanaan audit. Setidaknya ada 5 kaidah yang dianggap dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan audit, yaitu :

1. Setiap perkara ditentukan oleh niatnya

Kaidah ini memeberikan arti bahwa dalam setiap aktivitas, kita akan mendapatkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka dalam setiap perencanaan audit harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika audit syariah menjadi jaminan bahwa semua aktivitas telah sesuai dengan syariah, maka dalam pelaksanaan auditnyapun juga harus menggunakan standar-standar syariah.

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan

Dalam proses pelaksanaan audit berbasis risiko mengharuskan auditor untuk lebih banyak melakukan proses audit pada aktivitas yang lebih banyak risikonya. Auditor tidak punya tanggung jawab untuk memiliki keyakinan absolut, karena adanya keterbatasan audit, seperti jangka waktu audit, maka auditorpun cukup mengumpulkan bukti audit yang memadai yang mana sudah memenuhi kualifikasi andal dan cukup.

3. Adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum

Dalam kaidah ini menyatakan bahwa adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum, maka kerangka kerja ataupun standar teknis pelaksanaan audit konvensional boleh digunakan dalam pelaksanaan audit syariah selama tidak menentang syariat.

4. Segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan

Kaidah ini berarti setiap keputusan yang diambil baik oleh auditor eksternal maupun DPS dan audit internal tidak boleh membahayakan khalayak umum, baik dari segi agama, akal, keturunan, kehormatan dan kekayaan. Oleh karena itu setip produk, transaksi dan operasional bank syariah yang mengandung unsur ketidakadilan, kecurangan dan penipuan harus dihilangkan. 

5. Penilaian harus didasaran pada pengetahuan dan pemahaman

Opini auditor harus didasarkan oleh pengetahuan serta pemahaman yang dimiliknya, baik pengetahuan secara ekonomi, keuangan dan syariah. Begitupun DPS dan audit internal yang berkenaan dengan pengawasan terhadap kepatuhan syariah harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai syariah terutama dalam bidang muamalah.


Referensi :
Abd Rahman, N., Mastuki, N., Osman, M. R., & Kasim, N. (2020). Islamic legal maxim for Shari’ah audit in Islamic bank. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 457–471. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2017-0170
Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 4(2), 15–24. https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694
Mardian, S. (2015). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 3(1), 57–68. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41
Mardiyah, Q., & Mardiyan, S. (2015). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Akuntabilitas, 8(1), 1–17. https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758
Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas dan Tinjauan Audit Syariah dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah. Jurnal Riset Bisnis, 1(1), 41–50.