Header Ads

Ujo Mensinyalir Adanya Penyalahgunaan Wewenang Panlih Cawabup Bekasi

Ujo Mensinyalir Adanya Penyalahgunaan Wewenang Panlih Cawabup Bekasi

Setelah diterpa dugaan adanya pelanggaran mekanisme dalam proses tahapan pemilihan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Kabupaten Bekasi bakal dilaporkan mantan aktivis mahasiswa atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau ‘Abuse Of Power’.

“Aturannya sudah jelas dalam UU No. 10 tahun 2016 dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) serta Tata tertib DPRD Kabupaten Bekasi No. 2 tahun 2019,” kata Ujo dalam konferensi persnya, Rabu (18/3/2020).

Ujo menduga, Panlih kebablasan saat melakukan studi banding. Sebab, secara aturan hal tersebut bukanlah wewenang atau tugas Panlih yang sifatnya hanya fasilitator atau pelaksana.

“Kalau berdasarkan peraturan dan Tata tertib dewan yang seharusnya melakukan studi banding adalah Bamus atau Pansus. Tapi, di sini yang terjadi, justru Panlih yang melakukan studi banding itu,” jelasnya.

Dikatakan Ujo, Panlih bukan merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga Panlih DPRD tidak berhak menggunakan anggaran untuk studi banding ke berbagai daerah beberapa waktu lalu.

“Jelas anggaran yang mereka gunakan untuk studi banding tidak sah. Dalam waktu dekat ini kita akan melaporkan hal ini ke penegak hukum. Saat ini kita sedang mempersiapkan dan dalam tahap penyusunan untuk pelaporan tersebut,” ungkapnya.

Ujo menambahkan, Wakil Rakyat begitu bersemangat melaksanakan proses pemilihan Cawabup yang penuh kontroversi tersebut. Padahal, menurutnya banyak sekali aturan-aturan yang telah dilanggar.

“Kami berkeyakinan, bahwa apapun hasil produk yang dihasilkan kepanitiaan yang cacat secara hukum maka produk yang dihasilkan pun pasti tidak sah secara hukum,” pungkasnya. [*]


Tidak ada komentar