Header Ads

Soal Panlih, Mahasiswa: "Kami Muak Lihat Manuver Elit Politik di Bekasi"

Soal Panlih, Mahasiswa: "Kami Muak Lihat Manuver Elit Politik di Bekasi"
Fakhri Pangestu Ketua BEM FT Univ. Pelita Bangsa 
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampus Se-Bekasi (AKSI) menilai Pemilihan Wakil Bupati Bekasi oleh Panitia Pemilihan (PANLIH) DPRD Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan pada hari rabu (18/3) hanya 'politik dagang sapi' atau Jual-beli jabatan/kepentingan saja.

Fakhri Pangestu Ketua BEM FT Univ. Pelita Bangsa menjelaskan bahwa pihak Aliansi Kampus sebetulnya enggan berbicara tentang Panlih Wabup Bekasi, maka dari itu pihak nya fokus kepada pemberantasan Korupsi di Bekasi dan fokus kepada Laporan Dugaan Tipikor Pembangunan SMPN 3. 

"Kami Muak sebetulnya melihat kelakuan Elit Politik di Bekasi, seperti Politik Dagang Sapi saja. Saling sikut dan bermanuver untuk memperebutkan kekuasaan wakil Bupati. Kami paham, bahwa di politik, tidak ada makan siang gratis. Panlih terburu-buru ada apa? Dan Bupati belum menyerahkan Rekomendasi ada apa?" Ketus Fakhri

Selain itu, dirinya menyesalkan jika panlih menghelat pemilihan tanpa adanya 2 rekomendasi calon wakil Bupati dari DPP Partai Pengusung yang diserahkan langsung oleh Bupati ke DPRD. dan juga pernyataan tersirat dan/atau tersurat dari FKDH Kemendagri dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar.

"Astaghfirullah, sekelas pejabat provinsi Jabar dan Kemendagri saja tidak didengar, apalagi hanya warga biasa? Apa perlu Bapak Presiden yang menyatakan?," ujarnya.

Di lain tempat, Yusril Nama Gelar Ketua BEM Univ Mitra Karya justru berbeda, dirinya lebih menyoroti Anggaran yang dipergunakan untuk proses pengisian kekosongan Kursi Wabup Bekasi. 

"Panlih pertama dibentuk tanggal 17 Juni 2019 tanpa Hasil, Panlih kedua dibentuk tanggal 8 november 2019 dan sempat membuat jadwal pemilihan namun kandas, sedangkan kini membuat jadwal pemilihan kedua tetapi banyak pro dan kontra. Saya akan usulkan hal ini ke Rapat Pleno AKSI agar menyurati BPK RI untuk mengaudit dengan akuntabel" kata Yusril sapaan akrabnya.

Sebelumnya diberitakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengaku, hingga saat ini belum mendapatkan pemberitahuan terkait pemilihan Wabup Bekasi. Seharusnya pemilihan melalui provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian. 

“Hingga kini saya belum tahu kabar (pemilihan wabup di Bekasi), yang mengirimkan surat keputusan itu provinsi, karena provinsi yang memfasilitasi secara teknis,” ucap Akmal saat dihubungi, Selasa 10 Maret 2020.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, kendala dari proses pemilihan wabup ini karena partai koalisi belum bersepakat menentukan dua calon. Namun, panitia pemilihan justru tetap melanjutkan tahapan dan bahkan sudah menentukan dua calon wakil bupati.

“Kami belum sama sekali bertemu (DPRD Kabupaten Bekasi) apalagi surat pemberitahuan pelaksanaan pemilihan. Terakhir saya ketemu dengan DPRD sekitar awal Januari, mereka konsultasi, saat itu saya sampaikan harus menunggu dari rekomendasi dari DPP,” ucap dia

Informasi yang kini beredar bahwa Anggota DPRD Kabupaten Bekasi kini di Karantina di Hotel Sakura dekat Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk persiapan pemilihan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022. [*]


Tidak ada komentar