Header Ads

MAHFUDZ ABDURRAHMAN LAKSANAKAN SERAP ASPIRASI BERSAMA JAJARAN PENGURUS DAN KADER PKS KOTA BEKASI

MAHFUDZ ABDURRAHMAN LAKSANAKAN SERAP ASPIRASI BERSAMA JAJARAN PENGURUS DAN KADER PKS KOTA BEKASI


Wajahbekasi.com -  Anggota DPR RI Dapil Kota Bekasi, Mahfudz Abdurrahman dalam resesnya melaksanakan serap aspirasi bersama jajaran pengurus dan kader PKS Kota Bekasi di Hotel Merapi Merbabu pada Jumat, 13 Maret 2020. 

Serap aspirasi dihadiri kurang lebih 500 peserta dari seluruh Kelurahan di Kota Bekasi. Hadir pula Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 8 H. Nur Supriyanto yang merupakan pengurus DPW PKS Jawa Barat dan H. Heri Koeswara yang juga masih menjabat ketua DPD PKS Kota Bekasi, serta 12 Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS.

Dalam kesempatan yang baik tersebut, Mahfudz Abdurrahman yang ketiga kalinya menjadi anggota DPR RI dari Dapil yang sama mengungkapkan untuk Dapil Kota Bekasi dan Depok PKS berhasil pecah telor dengan meraih 2 kursi dari 6 kursi yang diperebutkan, dan sekaligus PKS menjadi juara di Dapil 6 ini.

Alhamdulillah, pada Pemilu 2019 PKS di Dapil Kota Bekasi dan Depok pecah telor menjadi juara dan sekaligus mampu meraih 2 kursi untuk DPR RI, dan juga 3 kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Barat, dan ketua DPRD Kota Bekasi, hal ini patut kita syukuri dan pertahankan Tuturnya.

Kegiatan serap aspirasi juga diisi dengan dialog tanya jawab dan diskusi dengan para pengurus dan kader yang hadir.

Mahfudz juga menyampaikan beberapa informasi terkait isu yang sedang berkembang saat ini, khususnya tentang RUU Omnibus Law yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR. Dimana di dalamnya terdapat 4 RUU yang akan dimasukan, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian, RUU Tentang Kefarmasian, dan RUU Tentang Ibu Kota Negara.

Di hadapan para peserta yang hadir, Mahfudz Abdurrahman politikus asal Kota Bekasi ini memberikan pandangan bahwa RUU Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pasalnya pemerintah menginginkan RUU Omnibus Law ini dapat selesai dengan cepat menjadi Undang-undang. Selain daripada itu, RUU Omnibus Law juga bukanlah langkah-langkah pemerintah yang berbasis pada skala prioritas di tengah kondisi bangsa Indonesia dihadapi persoalan ekonomi yang cukup berat.

“Sesungguhnya ini (RUU Omnibus Law) sesuatu yang gak masuk akal, apalagi ya pemerintah melakukan sesuatu langkah-langkah yang gak berbasis pada skala prioritas, misalnya tentang RUU Ibukota baru, padahal sekarang masyarakat Indonesia sedang dihadapi oleh persoalan yang cukup berarti, jadi RUU ini belum diputuskan di DPR ," tegasnya.


MAHFUDZ ABDURRAHMAN LAKSANAKAN SERAP ASPIRASI BERSAMA JAJARAN PENGURUS DAN KADER PKS KOTA BEKASI

Walaupun demikian RUU Omnibus Law menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat, ada yang mendukung dan tak sedikit yang menolaknya.

Mahfudz Abdurrahman juga menyampaikan catatan saran dan kritik sebagai sikapnya kepada pemerintah terhadap RUU Omnibus Law yang diajukan sekiranya akan menjadi Undang-undang, bahwa RUU Omnibus Law harus sejalan dengan konstitusi Negara Indonesia yakni UUD 1945, menjaga rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan harus memperkuat otonomi daerah.

Omnibus Law atau rencana undang-undang yang akan dilaksanakan menjadi undang-undang itu harus sejalan dengan konstitusi atau UUD 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, juga harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder sehingga dengan demikian para pekerja benar-benar mendapat jaminan sosial, dan juga harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah, karena memang Omnibus Law ini tidak semua berefek pada semua masalah, terutama dalam kontek perburuhan, jaminan sosial, PHK, Outsourcing tenaga asing dan sanksi pidana ini yang tidak menguntungkan pada kaum buruh atau rakyat, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sekarang itu tidak terkoneksi dengan keadilan rakyat atau kepentingan rakyat pada umumnya, jadi kita mengedepankan semangat itu jelasnya. (Red)



Tidak ada komentar