Header Ads

Aktivis Pemuda: Pemilihan wakil Bupati Harus Mengacu Pada Regulasi

Aktivis Pemuda: Pemilihan wakil Bupati Harus Mengacu Pada Regulasi
Rahmat Hidayat - Aktivis pemuda Bekasi

KABUPATEN BEKASI - Aktivis pemuda Bekasi Rahmat Hidayat Mengultimatum Panitia pemilihan (Panlih) calon wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 harus bisa menahan diri, karena pemilihan calon wakil bupati harus sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dikatakan Abu sapaan akrabnya menyampaikan, pada Pasal 176 poin ke 2 bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Kita lihat sampai saat ini bupati Bekasi pak Eka Supria Atmaja mengatakan di salah satu media massa bahwa hingga kini baru Partai Golkar dan PAN yang sudah bersepakat mengenai hal tersebut atas nama Tuti Nurcholifash Yasin dan H. Dahim Ari dan DPP Partai Nasdem sejauh ini masih merekomendasikan H.Rohim Mintareja," kata Abu saat dihubungi via telepon selulernya.

Selain itu dirinya meminta agar Panlih menunggu izin dari Provinsi Jawa Barat dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, karena pihak provinsi masih mempelajari  surat yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi untuk memastikan Pemilihan wakil bupati berjalan sesuai aturan.

"Pihak provinsi saja masih mempelajari surat yang diberikan DPRD Kabupaten Bekasi, mereka juga meminta pemilihan wakil Bupati harus mengacu kepada regulasi yang ada, Dan regulasi tersebut harus sinkron," tambahnya

Adanya rencananya pada tanggal 18 Maret 2020 nanti akan digelar paripurna pemilihan wakil bupati dirinya mendesak Panlih untuk menahan diri karena isu liar tentang proses Panlih dapat menimbulkan conflict of interest.

"Perbedaan rekomendasi dari tiap-tiap partai pengusung membuat banyak perspektif di kalangan civil society dan ini rentan konflik horizontal apalagi kepentingan elit politik sangat kencang dalam konteks ini (panlih). Saya harap soal jadwal panlih di-stop dulu" tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, surat tertanggal 10 Maret 2020 itu diterima pihaknya Rabu 11 Maret 2020.

“Kami sedang bahas poin-poin yang disampaikan ketua DPRD terkait dengan pengisian Wakil Bupati Bekasi. Pak Gubernur sudah tahu mengenai surat tersebut,” katanya saat dihubungi media.

Dirinya menjelaskan, Pilwabup harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Selain itu, juga harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah termasuk Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, tiga regulasi tersebut harus menjadi acuan dapat dilaksanakan atau tidaknya pelaksanaan Pilwabup.

“Tiga aturan itu yang kita pakai,” tegasnya.

Dirinya juga menuturkan, ketiga acuan tersebut harus sinkron. Misalkan, di dalam tatib DPRD ada kebijakan yang di luar PP dan undang-undang maka Pilwabup batal demi hukum.

“Yang pasti tiga itu harus berjalan semua, sinkron. Kemudian tatib itu pelaksanaan teknis yang harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) dan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak sesuai maka batal demi hukum,” ungkapnya.

Pihaknya masih mempelajari surat yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi untuk memastikan Pilwabup berjalan sesuai aturan.

“Kita pelajari satu persatu poin-poin yang disampaikan. Pokoknya acuan kita tadi undang-undang, PP, dan tatib DPRD,” ujarnya. [*]



Tidak ada komentar