Header Ads

Maqhashid Larangan Gharar

Maqhashid Larangan Gharar

Sabrina Indah Larasati. (Mahasiswa dari kampus STEI SEBI)

Maqhashid Larangan Gharar
Menurut ahli fikih, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (Mastur Al-Aqibah).

Secara operasional, gharar bisa di artikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Di antara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

  1. Gharar dalam kualitas, seperti penjualan yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Karena tidak diketahui pasti apakah anak sapi tersebut kualitasnya baik atau buruk, cacat atau tidak. Hal tersebut membuat kualitas penjualan anak sapi tersebut menjadi tidak pasti;
  2. Gharar dalam kuantitas, seperti penjualan beras sebelum panen atau masih berbentuk padi. Jumlah beras yang dihasilkan setelah panen nanti tidak pasti berapa kuantitas beras yang dihasilkan. Membuat penjualan tersebut menjadi gharar;
  3. Gharar dalam harga (gabn), seperti seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit panic merk ABC seharga Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad. Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang Rp.10.000,- atau yang Rp.50.000,-. Pabila pembeli membayar lunas pada bulan ke-3, berapa harga yang berlaku ? atau satu hari setelah penyerahan barang barang lalu pembeli menyelesaikan pembayarannya, berapa harga yang berlaku? Dalam kasus ini, walaupun kualitas dan kuantitas barang sudah ditentukan, tapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena sipenjual dan sipembeli tidak menyepakati satu harga dalam satu akad;
  4. Gharar waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang. Karena tidak diketahui pasti kapan barang tersebut ditemukan;

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh sebagaimana hadis Rasulullah Saw.:

“Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar”

Larangan gharar memiliki tujuan (Maqhasid) sebagaimana dijelaskan dalam substansi gharar di atas, bahwa keempat transaksi dalam contoh diatas itu termasuk gharar, karena objek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.

Inilah Maqshad (tujuan) dilarangnya gharar, agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Maqhasid di atas sesuai dengan teori ekonomi. Memang di dalam sebuat transaksi perdagangan tercipta sebuah kesepakatan, tetapi kesepakatan tersebut tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak yang bertransaksi. 

Matthew Rabin dalam risetnya  menyebut bahwa dalam setiap transaksi ada dua kesepakatan yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan pasar (market equilibria) dan kesepakatan rasa keadilan (fairness equilibria).

***

Penulis: Sabrina Indah Larasati. (Mahasiswa dari kampus STEI SEBI)
Editor: bisotisme


Tidak ada komentar