Header Ads

Beda Sistem Oprasional Asuransi Syariah Dan Konvensional

Beda Sistem Operasional Asuransi Syariah Dan Konvensional

By : Yogi Mulyana Ramli

Pada Hakikatnya kesepakatan asuransi antara peserta dengan perusahaan asuransi didasarkan pada asas kerja sama dan saling membantu. Perusahaan asuransi sebagai pengelola akan menerima kontribusi berupa premi dalam jumlah tertentu dari peserta. Ketentuannya, pengelola akan memberikan pertanggungan jumlah tertentu apabila peserta mengalami risiko kerugian atau kehilangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti dan bukan sebuah kesengajaan, serta peristiwa meninggal dunianya peserta dalam masa perjanjian atau hidup sampai masa perjanjian terakhir. Dengan demikian peserta asuransi dapat melindungi dirinya atau keluarga yang menjadi tanggungannya dari risiko kerugian akibat musibah yang dialaminya. Asas saling bekerja sama dan saling membantu yang menjadi dasar praktik asuransi ini pada dasarnya sangat relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun bagaimana konsep dan sistem operasional asuransi, serta implementasinya, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Hal tersebut menjadi inti pembahasan dalam bab ini, yang mana akan mengupas perbedaan antara system operasional asuransi syariah dan asuransi konveksional dari beberapa aspek.

AKAD (PERJANJIAN)
Dalam praktik asuransi konvensional, peserta asuransi membayar sejumlah uang yang disebut premi untuk membeli produk asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang menerima premi disebut sebagai penanggung, sedangkan peserta asuransi sebagai pemegang  polis asuransi disebut sebagai tertanggung. Sebagai pemegang polis, Peserta asuransi atau tertanggung berhak atas uang pertanggungan dalam jumlah tertentu dari perusahaan asuransi apabila peserta asuransi mengalami risiko sebagaimanayang terutang dalam kontrak atau polis asuransi.Sebaliknya, apabila tertanggung tidak mengalami risiko sampai masa kontrak asuransi berakhir maka semua hak dan kewajiban kedua belah pihak pun berakhir.
Dari Ilurstrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak pada asuransi konveksional diperlakukan sebagai akad tabaduli (Jual Beli) atau mu`awadhah (pertukaran), yaitu suatu perjanjian yang mana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Perusahaan asuransi memperoleh premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah diperjanjikan dalam polis. Sementara peserta asuransi memperoleh uang pertanggungan jika terjadi musibah sebagai pengganti dari premi yang tlah dibayarkannya.
Sebagai contoh, apabila seseorang membeli polis asuransi kebakaran atas rumah tempat tinggalnya dengan membayar sejumlah premi tertentu kepada perusahaan asuransi, maka pada saat yang sama perusahaan asuransi akan menanggung kerugian peserta apabila terjadi kebakaran pada rumah tempat tinggalnya. Contoh lainnya adalah apabila seseorang memberi polis asuransi jiwa berjangka waktu 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan Rp.200.000.000, maka ia wajib membayar premi dengan jumlah yang ditentukan oleh perusahaan, misalnya sejumlah Rp. 5.000.000 per tahun selama masa kontrak. Apabila dalam masa kontrak tertanggung meninggal, maka ahli waris atau orang yang ditunjukberhak memperoleh uang pertanggungan sebesar Rp.200.000.000 dari pihak penanggung. Namun apabila peserta masih hidup sampai akhir masa kontrak, maka peserta tidak akan memperoleh apapun. Darisudut pandang syariah, kontrak asuransi konvensional sebagaimana ilustrasi tersebut dikategorikan ke dalam akad mu`awadah atau tabaduli (pertukaran atau jual beli). Berikut syarat-syarat akad yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya akad.

a. Jumlah pembayaran harus jelas
b. Lamanya waktu pembayaran harus jelas
c. Objek yang diakadkan harus jelas
Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut mengandung gharar (ketidakjelasan) dan menjadi rusak atau batal secara hukum. Oleh karena akad tabaduli mensyaratkan kejelasan atau “kepastian” dalam segala hal agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, sementara pihak lain diuntungkan.
Apakah akad mu`awwadah dalam kontrak perjanjian asuransi mungkin untuk diterapkan terkait dengan syarat-syarat akad yang harus dipenuhi dan karakteristik transaksi dalam asuransi itu sendiri, hal ini menjadi pertanyaan yang menarik untuk dianalisis. Dalam asuransi, kondisi ketidakpastian tentang terjadinya risiko tidak dapat dihindari karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya musibah kecuali Allah SWT. Hal ini menimbulkan kondisi kertidakjelasan (gharar) yang dihadapi, baik oleh peserta maupun perusahaan asuransi. Secara operasional, gharar bisa di artikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, atau pun waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua akan dirugikan.