Header Ads

Sukarelawan Jamkeswatch VS Regulasi

Cikarang 24 April 2017, Regulasi kesehatan di Kabupaten Bekasi masih mencekik masyarakatnya. Rusli seorang sukarelawan Jamkeswatch Kab. Bekasi berbagi pengalaman saat mengadvokasi seorang pasien lahiran dengan cara caesar. Saat awal masuk pendaftaran pasien bernama Mekke Ratna Dwiyanti menggunakan BPJS PPU (Pekerja Penerima Upah) yang sudah di-nonaktifkan karena yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di perusahaan di mana ia terdaftar dalam BJPS.

Relawan Jamkeswatch VS Regulasi

Mekke Ratna Dwiyanti pasien lahir caesar di salah satu rumah sakit swasta di Kab.Bekasi, Ratna masuk rumah sakit saat hari libur panjang, ia pun harus menerima kenyataan bahwa untuk menggunakan kartu BPJSnya kembali ia harus menunggu proses mekanisme perpindahan status kepesertaan BPJS Kesehatan PPU (Pekerja Penerima Upah) ke peserta mandiri atau PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) selama 14 hari. Hal ini cukup merepotkannya karena ia harus segera pulang namun kartu BPJS PBPU-nya belum aktif.

Yang menjadi persoalan bagi Mekke Ratna Dwiyanti dan juga warga lain yang senasib dengannya adalah ketika saat akan pulang dari rumah sakit dan wajib melunasi semua biaya. Karena BPJS PBPU-nya belum aktif maka status pasien disamakan statusnya dengan pasien umum tanpa BPjS. Artinya si pasien dalam hal ini Mekke Ratna Dwiyanti wajib melunasi biaya yang harus ia tanggung sendiri sebesar Rp.14.0300.000 padahal seharusnya biaya tersebut tercover dalam jaminan BPJS. Walaupun keluarga Mekke Ratna Dwiyanti mempunyai uang Rp10.000.000 namun untuk memenuhi sisa pembayaran kepada Rumah sakit maka keluarga terpaksa menjaminkan sepeda motor sebagai jaminan pelunasan.

Di sini peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan pihak BPJS seharusnya dapat lebih peka lagi terhadap masyarakat atau pasien peserta BPJS yang mengalami kendala serupa kejadian di atas. Masyarakat mempertanyakan, kenapa mesti harus menunggu aktifasi 14 hari ketika pasien sudah darurat. Hal ini juga diamini oleh Rusli.
"Kasus seperti ini kami temukan bukan hanya satu atau dua kali saja, sering terjadi seperti itu" ujar Rusli.

Kini Rusli dan sukarelawan Jamkeswatch Kab. Bekasi kembali memutar otaknya dan mengatur strategi untuk mencari solusi atas kelemahan regulasi ini. Dengan berlakunya regulasi ini banyak warga masyarakat yang tidak dapat menikmati fasilitas BPJS. Memiliki BPJS tidak ada bedanya dengan tidak memiliki BPJS, karena manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh si pasien.

(Kontributor Jamkeswatch Kab Bekasi: Fufunk Abie Prakoso)

Tidak ada komentar