Header Ads

Pengurus Dewan Transportasi Kota Bekasi Disoal

Sekitar 27 orang pengurus Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) resmi dilantik. Keberadaan DTKB tersebut diharapakan mampu mengatasi sejumah persoalan transportasi dan infrastruktur.

Pengurus Dewan Transportasi Kota Bekasi Disoal

Sejumlah pengurus yang dibentuk dari berbagai unsur seperti, akademisi, pengusaha, lembaga sosial masyarakat tersebut dipertanyakan. Pasalnya, kompetensi anggota dewan pengawas mestinya harus memiliki kompetensi di bidang transportasi.

Ketua Kelompok Kerja Dekade kritis (Pokja Dekrit), Henu Sunarko menyatakan, "seharusnya keterwakilan dalam pengurus DTKB harus memiliki wawasan dan berkompeten terhadap persoalan transportasi. Karena, jika tidak berdasarkan kompetensi dikhawatirkan akan terjadi face interest".

“Keterwakilanya harus kompeten. Jika tidak memperhatikan hal itu, maka hanya sebagai face interest yang kemudian menjadi hegemonik,” terang Henu, Rabu (12/4/2017).

Dijelaskan Henu, akademisi yang terlibat di dalam dewan pengawas tidak cukup hanya sebatas sebagai pengajar disalah satu lembaga pendidikan saja. Begitu, juga keterwakilan dari lembaga swadaya masyarakat yang sejatinya harus memiliki wawasan tentang masalah transportasi.

Wawasan tersebut menurut Henu juga tidak sekedar mengetahui tentang lokasi-lokasi kemacetan saja, namun, dewan trsnsportasi tersebut juga harus mampu mengurai persoalan kemacetan di setiap titik macet.

“Dewan Transportasi juga harus memiliki legalitas yang berhubungan tentang transportasi ya minimal memiliki sertifikat lah,” ucapnya.

Pemkot Bekasi ditengarai tidak menggunakan alat ukur rekrutmen untuk menduduki para pengurus DTKB. Sebab, dewan transportasi tersebut nantinya harus mampu menjadikan tata kelola yang beradab, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tetap berpihak kepada masyarakat.

Henu beranggapan jika, pembentukan dewan transportasi Kota Bekasi hanya melegitimasi sebuah kebijakan saja, maka persoalan kemacetan yang selama ini terjadi tidak akan terselesaikan .

Ditambahkannya, penambahan modal angkutan baru yakni Bajaj yang sempat mendapat pro dan kontra di masyarakat, seyogyanya peran DTKB juga turut merumuskan sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan.

“Apakah pembentukan DTKB hanya untuk melegitimasi kebijakan. Apakah mereka ikut membahas kebijakan transportasi yang baru seperti Bajaj? Sebelum kebijakan itu dikeluarkan,” ungkapnya.

Lebih jauh Henu mengatakan, keterlibatan Ketua Organda di dalam struktur kepengurusan DTKB, justru dinilainya akan menjadi blunder terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan nanti. Karena, tugas dan fungsi DTKB salah satunya adalah untuk mengatur atau menertibkan angkutan umum.

“Kan yang mau diawasi itu angkutan umumnya, kok Ketua Organdanya dilibatkan di dalam susunan pengurus. Memang tidak ada pengurus di Organda selain Ketuanya?,” pungkas Henu. 
(Berita Ekspres/Bray)