Header Ads

Mahasiswa Mengkritisi Transparansi Pemilihan Rektor Unisma Bekasi

Mahasiswa Mengkritisi Transparansi Pemilihan Rektor Unisma Bekasi

Transparansi Pemilihan Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi dikritisi oleh beberapa Civitas Akademika Unisma Bekasi. 

Muhammad Affandi, mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unisma Bekasi menilai seharusnya pemilihan rektor dibuka secara transparan sehingga mahasiswa dapat mengetahui kualitas dari masing-masing kandidat calon pemimpin universitas.

"Mahasiswa merupakan pihak yang paling sering merasakan dampak langsung dari berbagai kebijakan di kampus. Maka, dalam hal pergantian atau pemilihan rektor ini, mahasiswa perlu tahu dan dilibatkan," jelas Fandi, saat dimintai keterangan di Sekretariat Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Sema Fisip) Unisma Bekasi, Selasa (4/4).

Sangat naif, lanjut Fandi, jika pihak rektorat mengabaikan eksistensi mahasiswa dalam proses pengelolaan perguruan tinggi. Mahasiswa perlu menyadari perannya dan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan rektor tersebut.

"Statuta Unisma (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2011) pasal 32 ayat 2 huruf e, yang berbunyi, 'Tahap penjaringan bakal calon rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dengan cara melakukan penjaringan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menghasilkan 5 bakal calon rektor," tambahnya.

Senada dengan itu, Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Pusat Kajian Pancasila (Pusaka) Unisma Bekasi, Nurlis Tanjung juga menekankan pentingnya transparansi pemilihan rektor itu disosialisasikan. Sebab, hal itu akan mampu mewujudkan demokrasi sebagai sarana musyawarah dan mufakat.

"Dengan begitu, tidak akan terjadi perebutan kepentingan yang menyebabkan mahasiswa menjadi terkotak-kotak. Maka, persoalan pemilihan rektor ini perlu menjadi agenda diskusi lintas organisasi," ujar Tanjung.

Tanjung menambahkan, yang menjadi permasalahan bukan soal siapa rektor selanjutnya, tetapi keadaan internal kampus ke depan yang harus mampu diselesaikan. Diantaranya, terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kampus, sistem pendidikan, dan beragam masalah yang menyangkut kelangsungan organisasi. Maka itu, calon rektor tidak perlu disodorkan dukungan, tapi permasalahan-permasalahan yang harus terselesaikan.

"Misalnya ketika banjir perkuliahan diliburkan. Dengan begitu, hak mahasiswa belajar ikut hanyut. Kemudian soal transparansi anggaran. Setiap tahun biaya kuliah naik, padahal jumlah mahasiswa semakin banyak. Pada 2010, Rp110.000 per SKS. Sementara di tahun 2017, menjadi Rp150.000 per SKS. Secara ekonomi, mestinya semakin banyak mahasiswa maka bayaran akan semakin murah. Karena kampus tidak boleh mengambil keuntungan," imbuhnya.

Tanjung menuturkan, mahalnya biaya kuliah sangat membebankan pihak orangtua mahasiswa sebgai masyarakat. Karena itu, laporan keuangan kampus secara periodik harus ditayangkan di media massa, baik cetak maupun online sebagai bentuk tranparansi terhadap masyarakat. Saat ini, kampus seperti tidak berpihak pada mahasiswa yang berekonomi lemah. Sebab bagi yang tidak bisa membayar, tidak akan dapat mengikuti ujian.

"Kebebasan organisasi juga perlu diperhatikan. Pembatasan agenda pendidikan seperti PIKMB (Program Internalisasi Kampus Mahasiswa Baru), Diklat (Pendidikan dan Pelatihan), dan hajat-hajat mahasiswa lainnya harus menjadi bahan evaluasi pemimpin baru. Kemudian, fasilitas belajar masih sangat minim. Hal itu berdampak hingga hari ini. Yakni, belum ada pakar atau ilmuan dari internal Unisma," tutupnya. (Dit)