Header Ads

Ariyanto" Saber Pungli Jangan Cuma Formalitas "

KOTA  BEKASI,  Wajah Bekasi - Praktik  pungutan liar (Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi  hingga  saat  ini  masih sering terjadi. Ketua Komisi 1 DPRD  Kota Bekasi Ariyanto Hedrata meminta agar satuan Tuhas Bersama (Saber) pungli  Pemkot  Bekasi  tidak  sekedar  formalitas.

"Jujur saya akui hal itu masih ada (pratik pungli), saya masih mendengar dari masyarakat dan konstituen dapil (daerah pemilihan) saya persoalan itu. Sebab, praktik pungli oleh PNS birikrasi pemerintahan masih banyak,” ungkap Arianto Hendrata saat di konfirmasi Wajah Bekasi, Rabu (5/4).

Ariyanto meminta pratik pungli di Kota Bekasi harus dihapuskan. Terlebih praktik yang dilakukan oleh oknum  PNS di Kelurahan atau Kecamatan Pemkot Bekasi harus terus dipantau

"Laporan itu banyak sekali, dan itu harus jadi prioritas tim saber pungli untuk membrantasnya" katanya.

Dalam hal ini, Ariyanto memberikan apreasi dengan dibentuknya Saber Pungli Pemkot Bekasi. Langkah yang dimaksud ini harus dapat menumpas praktik pungli oleh oknum PNS.

"Berikan efek jera bila ada oknum PNS temukan seperti itu. Kalau ada toleransi akan ada permakluman. Ini harus tegas," cetus Ariyanto.

Ariyanto pun meminta masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik pungli yang dilakukan PNS Kota Bekasi. Sehingga tim Saber Pungli dapat melakukan penindakan kepada PNS nakal.
"Jangan sampai satgas ini formalitas untuk gebrakan semata," pungkas Ariyanto.

Sebagaimana diketahui,  belum lama ini kasus yang menimpa  Timur melakukan pungli pada 2012.  Ia menarik tariff Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp 1 miliaran, dan pemohon diberikan IMB asli tapi palsu. Modusnya mulai terendus saat terjadi pemindatanganan pengembang pemilik IMB itu. Setelah diselidiki, terbongkarlah kasus tersebut.

“Maka dari itulah, kasus Timur harus menjadi pembelajaran untuk semua aparatur PNS di Pemkot Bekasi. kita dari DPRD Kota Bekasi sebagai mitra Pemkot Bekasi , sangat mendukung adanya saber pungli di lingkungan Pemkot, jangan biarkan lingkungan Pemkot Bekasi di kotori oleh yang namanya Korupsi,” tegasnya.

Awalnya, Timur divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Namun Artidjo Alkostar-MS Lumme-LL Hutagalung menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara pada September 2015. Setahun lebih berlalu, Timur akhirnya dijebloskan ke penjara akhir pekan lalu, usai jaksa mengantongi putusan itu. Timur ditangkap tanpa perlawanan di Kelurahan Jatirasa ( red)