Header Ads

FKRW belum tersosialisasi Penuh

KOTA BEKASI - Wajah Bekasi,  Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) Kota Bekasi saat ini masih ada masyarakat Kota Bekasi yang belum memahaminya. Oleh karena itu, belum lama ini FKRW menggelar rapat koordinasi (Rakor) satu, bertempat di kantor Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Camat Pondok Melati, Ika Indahyarti menyampaikan dan mengapresiasi atas kehadiran FKRW tersebut. Baginya, Forum tersebut sangat membantu tugas – tugasnya di lapanagn. “Pentingnya kehadiran peran serta FKRW ini untuk menjadi jembatan bagi masyarakat setempat dalam proses pembangunan di Kota Bekasi,” ungkap Ika Indahyarti, Selasa (17/1). Untuk itu, kata Ika, perlunya segera diakukan konsolidasi organisasi FKR se- Kota Bekasi, termasuk segera dibentuk FKRW di setiap Kecamatan. “Sampai saat ini belum terbentuk di setiap Kecamtan se- Kota Bekasi,” jelasnya. Hal tersbut dipaparkan Sekretaris FKRW Kota Bekasi H.Saliman menyampaikan tentang terbentuknya FKRW yang telah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Waikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi pada tanggal 9 November 2015, lengkap dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKRW Kota Bekasi. Dalam Rakor satu, tahun 2017 ini, diharapkan segera dapat mengukuhkan jajaran organisasi sampai ketingkat Kelurahan, sehingga FKRW dapat segera menyesuaikan diri sebagai organisasi independen yang dapat menjadi mitra Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam merumuskan Kota melalui Mustawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bekasi dimulai dari Musrenbangkel yang dilaksanakan secara bersamaan tanggal 17 – 18 Januari 2017. “Musrenbang Kota Bekasi yang berbasis RT/RW ini menuntut seluruh warga, masyarakat Kota Bekasi untuk turut mengusulkan kebutuhan lingkungannya, sehingga pembahasan APBD antara Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Beasi memperhatikan usulan dan program prioritas,” kata Pria yang akrap disapa H.Leman ini. Menurut Leman, usulan dan program prioritas, serta Plafon yang berasal dari Musrenbang di tingkat Kelurahan, yang nantinya akan di aplikasikan dalam E- Planing Pemkot Bekasi. Hal ini untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui Industri Bank Sampah di lingkungan RW dalam pengelolaanya. “Proses pengelolaan Bank sampah ini memerlukan prosedur yang telah ditentukan Pemerintah Kota Bekasi,” pungkasnya. Dalam kesempatan Rakor ini, Leman menyampaikan, perlunya ada peranserta dan kerjasama FKRW Kota Bekasi dengan Karang Taruna didalam sinkronisasi program, dan melalui RT/RW pada saat Musrenbang Kelurahan yang segera dilaksanakan ini. “Program Karang Taruna dapat disisipkan menjadi usulan RT dan RW, untuk itu kerjasama keduanya sangat diperlukan,” tuturnya. Dari tanggapan dan paparan para undangan, Sekretaris FKRW dalam penutup Rakor FKRW tahun 2017 ini mempunyai posisi yang strategis dalam menghadapi Musrenbang Kelurahan se- Kota Bekasi. Tanggapan, saran, kritik dan usulan para peserta ini akan menjadi tindaklanjuti menjadi program yang riil dan akan ditindaklanjuti menjadi usulan tambahan di Musrenbang Kelurahan sampai ke tngkat Kota Bekasi. “Namun dalam hal ini, diperlukan pengawasan oleh FKRW pada usulan yang diajukan RT dan RW sampai menjadi Pembahasan ke Pemerintah Kota Bekasi, sehingga pembahasan yang berupa APBD Kota Bekasi dapat dirasakan dan menjadi milik bersama warga . (red)