Header Ads

5 PERDA DI CABUT DPRD KOTA BEKASI KORDINASI KE-KEMENDAGRI

Bekasi - Wajah Bekasi , Lima Perda di Kota Bekasi Dicabut, DPRD Bakal Koordinasi ke Kemendagri

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bekasi akan segera melakukan konsolidasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas dicabut lima buah peraturan daerah (perda) milik Kota Bekasi.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied mengatakan, hasil pertemuan dengan Kemendagri dan Birok Hukum selanjutnya akan di bahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya diteruskan dalam rapat paripurna pencabutan perda bersangkutan.

"Nanti kita konsolidasi ke Kemendagri serta Biro Hukum Provinsi. Selanjutnya akan kami bahas di Bamus untuk selanjutnya kita paripurnakan," ujar pria yang akarab disapa Bang Muin.

Dijelaskan olehnya, pencabutan perda oleh Kemendagri tentunya akan memberikan dampak. Mulai dari sisi pengawasan berikut pengendalian dan juga berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dikarenakan, ada beberapa perda yang menyangkut PAD dan sekaligus dibuat sebagai upaya untuk pengawasan dan pengendalian.

"Contoh soal perda tentang tata cara penghitungan nilai pajak air tanah. Ini tentu akan berdampak pada pendapatan kita. Selain itu dari sisi pengendalian dan pengawasan. Sebab esensi perda tersebut lebih kepada pengendalian," kata dia.

Dicabutnya perda kata Bang Muin, juga menjadi sebuah cambuk untuk Pemkot Bekasi maupun DPRD agar bisa lebih baik lagi dalam merumuskan sebuah perda.

"Ini cambuk bagi kita untuk bisa lebih baik lagi. Kita harus lebih matang dan mengkaji betul setiap perda yang hendak kita buat," tandasnya.

Adapun lima buah perda yang dicabut oleh Kemendagri antaralain :

1). Perda No. 14 th 2009 tentang Penyelenggaraan ijin gangguan (HO).

2). Perda No. 15 th 2012 tentang Retribusi IMB

3). Perda No. 6 th 2015 tentang CSR utk perusahaan dilingkungan Kota Bekasi.

4). Perda. No. 38 th 2011 tentang Tata cara penghitungan nilai pajak air tanah.

5). Perda. No. 7 th 2011 Pajak Hiburan

(Red)