Header Ads

1564 PNS Kota Bekasi Ilegal?

BEKASI TIMUR - Wajah Bekasi ,  Koreksi Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi atas sidang putusan praperadilan, Senin (25/4) dengan perkara nomor 2/pra.pid/PN.BKS 2016‬, telah diputuskan pada 26 April 2016 kemarin. Hasil putusan yang dipimpin Hakim tunggal, Bahuri SH menyimpulkan menolak permohonan praperadilan pemohon, Roro Yoewati.

Kuasa hukum Roro, Rury Arief Rianto menerangkan, selain menolak praperadilan kliennya, Hakim berdasarkan rekomendasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, juga sepakat dengan Jaksa Penyidik dalam dua hal.
‪Hal pertama, yakni soal kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Barat serta Wingdiktekkal, Husein Sastranegara TNI AU, dianggap cacat hukum.

"Dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan golongan I, II dan III pada tahun 2009 silam, 'dianggap' cacat hukum karena kedua lembaga negara/pemerintah tersebut dianggap tidak terakreditasi," katanya kepada awak media, Bekasi, Kamis (2/6).‬
Hal kedua, lanjut Rury, penyelengaraan Diklat juga 'dianggap' tidak sah, karena penunjukan kedua lembaga negara/pemerintah tersebut sebagai mitra Pemkot Bekasi dalam pelaksanaan kegiatan Diklat Prajab 2009, tidak melalui proses lelang atau tender.‬
‪"Berarti bisa diartikan bahwa Kejari dan Hakim Praperadilan menginginkan lembaga negara/pemerintah wajib ikut mengajukan diri sebagai 'peserta' lelang, bila diminta bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang memerlukan kerjasamanya," paparnya.
Jika demikian, Rury menilai kegiatan Diklat Prajabatan tahun 2009, bisa dikatakan ilegal, lantaran dianggap tidak terakreditasi, yang secara tidak langsung mengartikan pengangkatan CPNS menjadi PNS bagi 1564 peserta Diklat, menjadi tidak sah pula.‬
"Untuk itu sebagai konsekuensi logisnya, status para PNS tersebut harus dibatalkan dan harus mengembalikan pada negara apa yang telah mereka terima sejak diangkat sebagai PNS," imbuhnya.
‪Ditambahkan Rury, Pemkot Bekasi dalam hal ini juga memiliki kewajiban membatalkan perjanjian kerjasama yang dianggap tidak sah dan wajib meminta kembali anggaran Diklat Prajabatan yang telah diberikan pada Wingdiktekkal TNI AU, karena dianggap tidak layak dan tidak terakreditasi.‬

‪"Jadi intinya putusannya ditolak dengan pertimbangan hakim seperti itu‬.
Nah kalo pertimbangan hakim mengatakan kerjasama tidak sah, berarti logikanya kegiatan juga tidak sah dong, bahkan ilegal. Dan itu artinya pengangkatan PNS juga cacat," pungkasnya. (red)