Header Ads

Tekan Radikal, MPR Sosialisasi Empat Pilar

 BEKASI – Wajah Bekasi ,  Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) melakukan sosialisasi empat pilar MPR kepada Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) di Aula Asrama Haji Embarkasi Jakarta – Bekasi di Jalan Kemakmuran, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Sabtu (13/2). Materi empat pilar itu diberikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) dihadapan ratusan Da’i se-Indonesia.”Pemahaman empat pilar ini perlu diberikan kepada mereka (Da’i), karena aksi radikal bisa ditangkal dengan pemahaman UUD 45,” kata HNW di Bekasi.

 Dalam sosialisasi itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan materi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam paparannya, Hidayat membicarakan soal implementasi UUD Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut HNW, saat ini banyak yang salah kaprah dan kebablasan soal implementasi Hak Asasi Manusia dalam hal ini soal kebebasan berpendapat dan berserikat. Seban, kebebasan diartikan sangat bebas sebebas-bebasnya seperti banyak yang menuntut soal pernikahan lintas agama.

 Bahkan, kebebasan pernikahan sejenis sampai menginterpretasikan agama seenak-enaknya dengan berlindung atas nama kebebasan berpendapat. Misalnya, muncul fenomena Gafatar bahkan sampai ada yang mengaku Nabi dari Indonesia serta aksi-aksi radikalisme. Padahal, lanjut dia, kebebasan dibenarkan namun dengan batasan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J yang berbunyi ‘Berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU’. Namun yang terjadi banyak yang menyalah artikan kebebasan itu.

Hadir pula Mahfudz Abdurahman Anggota DPR-RI praksi PKS Sebagai Narasumber Beliau menegaskan  ”Sudah jelas konstitusi negara Indonesia memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta berserikat,” ungkapnya. Namun, sambung dia, ada batasan yang ditetapkan perundangan. Jika tidak dibatasi, maka akan sangat kebablasan dan mendirikan paham radikalisme.

Mahfudz
menambahkan, setiap orang bebas mendirikan organisasi namun jangan organisasi negatif misalnya perkumpulan maling ataupun teroris.  harus ada pembatasan  untuk menghormati hak orang lain juga. Selain itu, mahfudz juga membahas soal arah pembangunan nasional. Saat ini, Indonesia saatnya membutuhkan semacam haluan atau panduan negara seperti GBHN agar arah pembangunan Indonesia menjadi terencana, dan terarah baik.”Kenapa sangat perlu sebuah haluan negara, sebab selama ini arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden,” jelasnya. Padahal sesuai konstitusi, Presiden hanya menjabat selama dua periode yakni hanya selama 10 tahun maksimal. Indonesia negara yang sangat besar mustahil arah pembangunannya jangka pendek hanya 10 tahun. Jika Presiden berganti, tidak ada jaminan Presiden selanjutnya melanjutkan program sebelumnya. ”Kalau itu terjadi maka Indonesia hanya seperti menari poco-poco seperti yang pernah dibicarakan oleh Megawati Soekarno Putri, yakni bergerak maju mundur samping kanan dan kiri berputar-putar saja,” imbuhnya. Sehingga, harus memunculkan kembali GBHN yang merupakan produk MPR. Dengan memunculkan GBHN itu, kata dia, maka harus melalui satu pintu yakni amandemen kembali UUD 1945 yang saat ini tinggal menunggu pengajauan dari 1/3 anggota MPR RI agar itu terwujud.”Kita ini harus bisa memajukan Negara ini, bukan kemunduran,” tegasnya. 


Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) IKADI ini. Menteri Agama mengaku sangat bersyukur kepada para Da’i. Karena, mereka telah ikut membantu misi Kemenag meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. ”Apa yang mereka lakukan di seluruh daerah dan pelosok di Indonesia, pada hakikatnya adalah ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama,” katanya.

Lukman mengaku, tantangan yang dihadapi para Da’i saat ini tidaklah mudah. Apalagi ditambah dengan banyaknya fenomena yang terus menguras waktu dan energi umat. Mislanya, kasus penistaan lafadz Allah. Juga munculnya buku-buku ajaran agama yang mengandung muatan yang tidak semestinya ada di situ.”Saya khawatir ada scenario untuk membenturkan umat beragama,” ujarnya. 

Ketua Umum IKADI, Ahmad Satori Ismail menambahkan, munas ini bertujuan untuk konsolidasi dai guna memaksimalkan potensi dakwah di masyarakat.”Supaya maksimal dalam meneguhkan dakwah yang Islam rahmatan lil alamin, yang menebar kasih sayang ke seluruh umat,” tambahnya. Satori berharap,dengan konsolidasi ini, para Da’i mampu membangun masyarakat yang Islami, dimulai dari lingkup keluarga dengan harapan nantinya mampu mengantarkan masyarakat yang mampu membentengi diri dengan keimanan dan keislaman.(red)