Header Ads

Wajah Bekasi -  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPD-Apdesi) Jawa Barat menegaskan kepada DPC Apdesi Kabupaten Bekasi untuk tidak berkenan bermain politik, dan juga tidak bersebrangan dengan arus pemerintah.  

"Makna yang perlu dilaksanakan adalah DPC Apdesi tidak diperkenakan untuk bermain politik, sesuai amanat UUD Desa, dan tidak boleh bersebrangan arus pemerintah setempat," kata Ketua DPD Apdesi Jawa Barat Enjoy Rizki

Dikatakannya, jika memang DPC Apdesi Kabupaten Bekasi mengalami suatu kendala dalam pemerintahan, kata Enjoy, harus selalu meminta bantuan Bupati Bekasi.

"Mohon meminta bantuan kepada Bupatinya manakala ada sesuatu kesulitan dalam pemerintahan," jelasnya kepada WAJAH BEKASI, Selasa (26/5)

Ditegaskannya, adanya Apdesi lahir dan terlahir tidak untuk kepengtingan politik, kata dia,  kebersamaan yang terbangun dalam Apdesi adalah senasib dan seperjuangan sebagai Kepala Desa (Kades).

"Apdesi lahir dan terlahir tidak ada kepentingan politik, kebersamaaan yang sama adalah senasib dan seperjuangan sebagai Kepala Desa di hal-hal menyangkut ekonomi, dan menyangkut masyarakat desa," tegasnya.

Selain itu, kata dia, Apdesi dan Bupati harus selalu sayang menyayangi, sebagai bentuk sinerginya suatu pemerintahan.

"Kalau Bupati tidak sayang dengan bupati, maka sulit desa itu untuk berkembang, dan jika desa itu tidak sayang dengan Bupati maka sulit Bupatinya untuk memberi bantuannya," imbuhnya

Apdesi bukanlah suatu momok yang menankutkan bagi Bupati, jika Apdesinya dipelihara dengan baik.

"Apdesi Ini bukanlah suatu yang menakutkan bagi Bupati, jika apdesi dipelihara oleh Bupati akan menjadi sebuah keuntungan bagi Buaptinya," tandasnya. 

Sementara Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengatakan Apdesi sebagai pemerintah yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, setelah terbentuknya Apdesi ini semoga program-program pemerintah sampai ke masyarakat secara utuh.


"Sebagai pemerintah paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, setelah terbentuknya Apdesi ini semoga program-program dari pemerintah pusat, baik Provinsi dan Kabupaten sampai ke masyarakat dengan utuh,"

Dalam pengukuhan kali ini, kata dia, 95 persen Kepala Desa hadir. "Dalam pengukuhan Apdesi kalinya, porsinya sih 95 persen hadir," katanya.

Dikatakannya, untuk pembinaan Kepala Desa (Kades) adanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) ini tidak terkait dengan Apdesi. Tapi Kades jika sudah dilantik, biasanya akan diadakan bimtek.

"Pembinaan Kades ini adanya di BPMPD dan tidak terkait dengan Apdesi. Tapi biasanya Kades jika sudah dilantik, biasanya satu atau dua minggu diadakan bimtek oleh BPMPD Kabupaten Bekasi," jelasnya

Dicontohkannya, seperti sembilan kepala desa kemarin yang baru di lantik, kata dia, dalam waktu dekat ini akan diadakan pembinaan. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sembilan Kades yang baru dilantik mendapat pembinaan oleh BPMPD," katanya

Banyaknya Sekretaris Desa (Sekdes) yang belum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat luas. Kendati demikian, Rohim berupaya akan segera mempercepat prosenya.

"Sekdes ini kan dalam waktu dekat 100 persen harus PNS, adapun yang belum PNS tinggal melengkapi administrasinya saja," pungkasnya. (Red)