Header Ads



CIKARANG UTARA - Dana alokasi RAPBN-P T.A 2015 yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk rencana pembangunan rumah dinas atau asrama dan flat di lingkungan Polri. Diduga dimanfaatkan untuk kepentingan Kapolresta Bekasi Kabupaten.

Pasalnya lokasi pembangunan asrama polisi tersebut yang beralokasi di wilayah Kampung Bulak, RT 03 RW 06, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, diduga menyalahi aturan dan pembongkaran paksa.

Dikarenakan, menurut surat atas nama Kapolda Metro Jaya melalui Karo Rena, Kombespol Mochamad Syahrir dengan nomor surat : B/1150/I/2015/Datro, seharusnya penyediaan kesiapan lahan dan dokumen pendukung. Namun Asrama yang yang berada di Kampung Bulak justru di gusur paksa tanpa uang kompensasi.

Apalagi Surat Perintah Kapolresta Bekasi dengan nomor : Sprin/64/I/2015 tertanggal 29 Januari 2015 tentang panitia persiapan pembangunan Asrama Polisi Polres Kota Bekasi TA 2015, diduga yang menyuruh Kapolsek Cikarang untuk melakukan pengosongan rumah dinas atau asrama dengan nomor surat :SH/03/II/2015.

Menurut salah satu penghuni asrama yang namanya ingin disembunyikan, dia mengatakan, asrama polisi tersebut sebenarnya rumah tua berstatus cagar budaya, karena rumah tua dibangun sekitar pada tahun 1800-an dan teregistrasi pada Pusat Penelitian Cagar Budaya (PPCB) Serang dengan nomor 003.02.20.04.06.

"Iya, ini kan rumah tua sejak jaman Belanda udah ada, jadi aneh kalau tanah eigendom ada sertifikat untuk penggusurannya,"katanya kepada Wajahbekasi.com, Selasa (7/4) Kemarin.

Lanjut dirinya mengatakan, bangunan ataupun rumah tua yang sudah masuk cagar budaya, seharusnya jangan dihancurkan, Kepolisian sebagai instansi pengawal konstitusi, seharusnya memahami UU No 11/10 tentang Benda Cagar Budaya, bukannya malah menggusur.

"Ini rumah di hancurin tanpa uang kompensasi, dan dia (Kapolresta) seenaknya saja mengusir kami dari sini (Asrama Polisi). Saya sudah tanya ke Kemenpera, kalau Kemenpera sebenarnya menginginkan pembangunan di lahan kosong, bukan berpenghuni,"tandasnya

Terpisah Drahim Sada Ketua Paguyuban Pelestrai seni dan budaya bekasi /PANGSI mengatakan pembongkaran bangunan cagar budaya adalah penghapusan jejak sejarah bekasi ,alangkah kurang bijaknya seseorang jika tak merawat sejarah nenek moyangnya apalagi kalau di lihat lebih teliti bekasi adalah wilayah cagar budaya yang mana di dalamnya banyak sekali benda-benda bersejarah sebagai saksi hidup bahwa bekasi adalah bagian dari sejarah negeri ini,dan saya menyesalkan jika ada oknum atau pemda yang tak bisa merawat benda cagar budaya ini, yang lebuih di sayangkan lagi ungkapnya lebih lanjut Tim cagar budaya yang di bentuk oleh bupati tak tahu menahu tenang pembongkaran ini dan seolah-olah tak peduli dengan kejadian ini sesal pria pegiat seni bekasi ini (red)